Bagi para pengusaha yang baru saja meresmikan badan usaha berbentuk PT (Perseroan Terbatas) maupun CV (Commanditaire Vennootschap), fase awal bisnis biasanya terfokus pada persiapan infrastruktur, riset pasar, hingga pengurusan izin. Namun, di tengah kesibukan tersebut, ada satu kewajiban krusial yang sering terlupakan: Laporan SPT Tahunan.
Banyak pemilik usaha beranggapan bahwa jika perusahaan belum menghasilkan penjualan atau memiliki “nol omzet”, maka tidak ada pajak yang perlu dilaporkan. Anggapan ini adalah kekeliruan fatal yang dapat berujung pada sanksi administratif.
Status NPWP Jadi Penentu
Berdasarkan sistem perpajakan Self Assessment di Indonesia, kewajiban melaporkan SPT Tahunan melekat pada status subjek pajak sejak NPWP badan diterbitkan. Artinya, selama status NPWP perusahaan Anda adalah “Aktif”, kewajiban pelaporan tetap ada, terlepas dari ada atau tidaknya aktivitas bisnis.
Peringatan: Jika perusahaan mengabaikan kewajiban ini, DJP dapat menjatuhkan denda administrasi sebesar Rp1.000.000 untuk keterlambatan lapor SPT Tahunan Badan.
Menghitung Pajak di Angka Nihil
Secara matematis, jika perusahaan belum memiliki omzet, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang adalah Nihil. Berikut adalah skema perhitungannya:
- Pajak UMKM (PP 55/2022): Tarif 0,5% hanya dikenakan jika ada peredaran bruto. Jika bruto nol, maka pajak yang dibayar juga nol.
- Tarif Umum (Pasal 17): Dihitung dari laba bersih. Jika perusahaan mengalami rugi karena biaya operasional (seperti gaji atau sewa) lebih besar dari pendapatan, maka statusnya adalah Rugi.
- Kompensasi Kerugian: Menariknya, kerugian ini dapat dikompensasikan untuk mengurangi beban pajak di tahun-tahun berikutnya, hingga maksimal 5 tahun.
Secara sederhana, rumus yang digunakan adalah:
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak
Jika penghasilan kena pajak adalah 0 atau negatif, maka pajak terutang otomatis menjadi 0.
Apa Saja yang Harus Dilaporkan?
Meski angka penjualannya nol, formulir SPT 1771 untuk Badan tetap harus mencantumkan beberapa komponen penting:
- Neraca: Informasi mengenai modal disetor dan aset yang dimiliki (misalnya kas di bank).
- Laporan Laba Rugi: Mencatat biaya-biaya operasional yang sudah dikeluarkan, seperti biaya akta notaris atau sewa gedung.
- Daftar Penyusutan: Berlaku jika perusahaan sudah memiliki aset tetap seperti komputer atau kendaraan kantor.
Integrasi Data dan Solusi “Non-Efektif”
Pengusaha dihimbau untuk tidak meremehkan pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saat ini, sistem OSS (Online Single Submission) sudah terintegrasi langsung dengan sistem perpajakan. Selain itu, pengeluaran seperti sewa ruko yang tidak dibarengi laporan SPT dapat memicu pertanyaan dari Account Representative (AR) mengenai sumber pendanaan perusahaan.
Sebagai solusi bagi perusahaan yang memang belum akan beroperasi dalam waktu lama, pengusaha dapat mengajukan status Wajib Pajak Non-Efektif (NE) ke KPP setempat. Dengan status ini, perusahaan dapat dibebaskan dari kewajiban lapor SPT tahunan untuk sementara waktu secara legal.
Bila Anda kesulitan mengurus pajak pribadi maupun usaha, biar tim Bisa Pajak yang hitung, setor, dan laporkan pajak. Anda dapat jadwalkan konsultasi pajak online gratis atau langsung chat admin konsultan pajak kami sekarang! Untuk informasi lebih lanjut tentang perpajakan bisa langsung menghubungi Hotline kami di 0858-8336-6001
|Baru Punya Omset? Simak Cara Mudah Lapor SPT Tahunan Perusahaan
Pastikan pula untuk selalu update dengan informasi terbaru seputar dunia perpajakan di Indonesia melalui berbagai media sosial kami!