JAKARTA, BisaPajak.id — Bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha, menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentu menjadi perhatian serius. Terlebih jika surat tersebut merupakan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
Namun, tahukah Anda bahwa SP2DK tidak harus datang melalui surat fisik yang diantarkan ke rumah atau kantor?
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, DJP memiliki lima saluran resmi untuk menyampaikan SP2DK.
Artinya, wajib pajak yang hanya menunggu surat fisik berisiko melewatkan pemberitahuan penting yang sebenarnya sudah disampaikan melalui saluran lainnya.
Hal ini semakin relevan karena berdasarkan data yang diberitakan DDTCNews, DJP telah menerbitkan 539.733 SP2DK sepanjang 1 Januari hingga 27 Oktober 2026.
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pengawasan kepatuhan perpajakan terus menjadi bagian penting dari kegiatan DJP.
Apa Itu SP2DK dan Mengapa Wajib Pajak Bisa Menerimanya?
SP2DK merupakan surat resmi yang diterbitkan DJP untuk meminta penjelasan atau klarifikasi kepada wajib pajak mengenai data dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
Surat ini dapat diterbitkan ketika DJP memerlukan klarifikasi atas informasi yang dimiliki atau hasil analisis terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sebagai contoh, DJP mungkin memerlukan penjelasan mengenai:
- Perbedaan omzet yang dilaporkan dalam SPT dengan data transaksi yang dimiliki DJP.
- Ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan pelaporan pajak.
- Data penghasilan yang belum tercermin dalam SPT.
- Transaksi atau informasi dari pihak ketiga yang memerlukan klarifikasi.
- Kewajiban pemotongan, pemungutan, penyetoran, atau pelaporan pajak.
Penting dipahami: menerima SP2DK bukan berarti wajib pajak otomatis terbukti melakukan pelanggaran ataupun sedang menjalani pemeriksaan pajak.
SP2DK merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memberikan penjelasan atas data yang dipermasalahkan.
Kenali 5 Saluran Resmi Penyampaian SP2DK
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PMK 111/2025, DJP dapat menyampaikan SP2DK melalui lima saluran berikut.
1. Akun Wajib Pajak melalui Coretax
DJP dapat menyampaikan SP2DK secara elektronik melalui akun wajib pajak dalam sistem administrasi perpajakan Coretax.
Karena itu, wajib pajak sebaiknya mengakses akun Coretax secara berkala untuk memastikan tidak ada dokumen atau pemberitahuan perpajakan penting yang terlewat.
Khusus wajib pajak badan, pengelolaan akun dan dokumen perpajakan perlu mendapat perhatian dari pihak yang bertanggung jawab atas administrasi pajak perusahaan.
2. Email yang Terdaftar di DJP
Selain melalui Coretax, SP2DK dapat dikirimkan melalui alamat email wajib pajak yang tercatat dalam sistem administrasi DJP.
Saluran ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi wajib pajak yang jarang memeriksa email yang digunakan saat melakukan pendaftaran atau pembaruan data perpajakan.
Pastikan alamat email yang terdaftar masih aktif dan dapat diakses.
Jika menerima email yang mengatasnamakan DJP, lakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum membuka tautan atau memberikan informasi pribadi.
3. Faksimile
Meskipun kini sebagian besar administrasi dilakukan secara digital, faksimile masih termasuk saluran resmi penyampaian SP2DK.
Penyampaian melalui saluran ini harus disertai bukti pengiriman faksimile.
Ketentuan tersebut memberikan dasar administrasi mengenai waktu pengiriman surat kepada wajib pajak.
4. Pos, Jasa Ekspedisi, atau Kurir
SP2DK juga dapat dikirimkan melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
Surat dikirimkan ke alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak yang tercatat dalam administrasi perpajakan.
Oleh karena itu, wajib pajak yang telah berpindah alamat rumah atau kantor sebaiknya memastikan data alamat perpajakannya sudah diperbarui.
5. Disampaikan Secara Langsung
DJP juga dapat menyerahkan SP2DK secara langsung kepada wajib pajak atau pihak tertentu yang diperbolehkan menerima surat.
Pihak tersebut meliputi wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga wajib pajak yang telah dewasa.
Untuk penyampaian secara langsung, petugas pajak membuat berita acara penyampaian SP2DK sesuai ketentuan yang berlaku.
Hati-Hati! Batas Waktu Tanggapan SP2DK Hanya 14 Hari
Salah satu hal penting yang sering kurang diperhatikan wajib pajak adalah batas waktu memberikan tanggapan SP2DK.
Berdasarkan Pasal 6 PMK 111/2025, wajib pajak diberikan waktu paling lama 14 hari untuk menyampaikan tanggapan.
Perhitungan tenggat tersebut mengacu pada peristiwa yang terjadi lebih dahulu, antara lain:
- Tanggal penerbitan SP2DK apabila disampaikan melalui akun wajib pajak.
- Tanggal pengiriman SP2DK melalui email terdaftar.
- Tanggal bukti pengiriman melalui faksimile.
- Tanggal bukti pengiriman melalui pos, ekspedisi, atau kurir.
- Tanggal penyampaian SP2DK secara langsung.
Dengan demikian, wajib pajak tidak seharusnya menganggap bahwa batas waktu baru dimulai ketika surat dibuka atau dibaca.
Bagaimana jika belum siap memberikan tanggapan?
Wajib pajak dapat memperpanjang batas waktu tanggapan paling lama 7 hari setelah tenggat awal berakhir.
Namun, pemberitahuan perpanjangan secara tertulis harus sudah diterima KPP penerbit SP2DK sebelum batas waktu awal berakhir.
Apa yang Terjadi Jika SP2DK Tidak Ditanggapi?
Mengabaikan SP2DK bukanlah langkah yang tepat.
Berdasarkan PMK 111/2025, apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan sesuai batas waktu, DJP dapat melakukan tindak lanjut berupa undangan pembahasan dan/atau kunjungan.
Tindak lanjut juga dapat dilakukan apabila penjelasan wajib pajak dinilai belum sesuai atau terdapat data tambahan yang perlu diklarifikasi.
Hasil pengawasan selanjutnya dapat menjadi dasar bagi berbagai tindakan administrasi perpajakan sesuai ketentuan, termasuk usulan pemeriksaan apabila memang diperlukan.
Artinya, tidak menanggapi SP2DK dapat membuat proses penyelesaian persoalan perpajakan menjadi lebih panjang dan kompleks.
Namun, perlu ditegaskan bahwa SP2DK tidak secara otomatis berujung pada pemeriksaan atau sanksi pajak.
5 Langkah Bijak Saat Menerima SP2DK
Agar proses klarifikasi berjalan lancar, wajib pajak dapat melakukan langkah berikut.
1. Verifikasi keaslian surat
Pastikan SP2DK benar-benar diterbitkan DJP. Verifikasi melalui akun Coretax, KPP terkait, atau kanal resmi DJP. Jangan mudah percaya pada pihak yang meminta transfer dana atau informasi rahasia.
2. Pelajari isi SP2DK secara teliti
Periksa masa pajak, jenis pajak, data yang dipermasalahkan, serta permintaan penjelasan yang tercantum dalam surat.
3. Cocokkan dengan dokumen perpajakan
Siapkan SPT, laporan keuangan, faktur pajak, bukti potong, bukti setor, dan dokumen transaksi lain yang relevan.
4. Susun tanggapan berdasarkan bukti
Jika data DJP berbeda dengan catatan wajib pajak, siapkan penjelasan logis yang didukung dokumen. Jika ditemukan kewajiban yang memang belum dipenuhi, lakukan langkah pemenuhan sesuai peraturan perpajakan.
5. Sampaikan tanggapan sebelum tenggat waktu
Gunakan saluran penyampaian tanggapan yang diperbolehkan dan simpan bukti penyampaiannya.
Kesimpulan: Jangan Hanya Menunggu Surat Fisik dari DJP
Dengan adanya lima saluran resmi penyampaian SP2DK, wajib pajak perlu lebih aktif memantau komunikasi dan administrasi perpajakannya.
Pemeriksaan akun Coretax, email terdaftar, dan surat yang masuk ke alamat rumah maupun kantor menjadi langkah sederhana yang dapat membantu mencegah terlewatnya pemberitahuan penting.
Terlebih bagi perusahaan, UMKM, pelaku usaha, dan wajib pajak orang pribadi yang memiliki aktivitas transaksi cukup besar, pengelolaan dokumen perpajakan yang tertib menjadi semakin penting.
Ingat, menerima SP2DK bukan berarti pasti memiliki utang pajak atau melakukan pelanggaran. Namun, mengabaikan surat tersebut dapat menimbulkan persoalan lebih lanjut.
Terima SP2DK? BisaPajak.id Siap Membantu!
Tidak perlu panik apabila Anda menerima SP2DK dari DJP.
BisaPajak.id menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan perpajakan, termasuk analisis SP2DK, pemeriksaan kesesuaian data, penyusunan tanggapan, dan pendampingan klarifikasi kepada otoritas pajak.
Dengan penanganan yang tepat dan dokumen pendukung yang memadai, wajib pajak dapat memberikan penjelasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
Konsultasikan persoalan pajak Anda bersama BisaPajak.id.
Website: www.bisapajak.id
Bila Anda kesulitan mengurus pajak pribadi maupun usaha, biar tim Bisa Pajak yang hitung, setor, dan laporkan pajak. Anda dapat jadwalkan konsultasi pajak online gratis atau langsung chat admin konsultan pajak kami sekarang! Untuk informasi lebih lanjut tentang perpajakan bisa langsung menghubungi Hotline kami di 0858-8336-6001
Pastikan pula untuk selalu update dengan informasi terbaru seputar dunia perpajakan di Indonesia melalui berbagai media sosial kami