Setelah melalui perjalanan panjang dan perdebatan sengit, DPR RI akhirnya mengetok palu pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026.

Regulasi ini sejak awal menyedot perhatian besar, tidak hanya dari kalangan praktisi hukum, tetapi juga para pelaku usaha dan Wajib Pajak. Pasalnya, undang-undang ini membawa mekanisme baru yang sangat kuat: perampasan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap terhadap pelakunya (non-conviction based asset forfeiture).

Namun, ada satu keputusan besar di tahap akhir yang membawa angin segar sekaligus memicu diskusi hangat di dunia bisnis: tindak pidana di bidang perpajakan resmi dicoret dari daftar cakupan UU Perampasan Aset.

Lantas, mengapa tindak pidana pajak dikeluarkan, dan apakah ini berarti pengawasan terhadap Wajib Pajak menjadi lebih longgar? Simak ulasan lengkapnya.

Dari 13 Jenis Kejahatan, Dipangkas Menjadi Fokus “1 + 6”

Pada draf awal pembahasan, pemerintah dan DPR sempat memasukkan 13 jenis tindak pidana ke dalam radar UU Perampasan Aset. Cakupannya kala itu sangat luas—mulai dari sektor kehutanan, lingkungan hidup, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, hingga perpajakan.

Dalam versi final yang resmi disahkan, daftar panjang tersebut dipangkas secara signifikan. UU Perampasan Aset kini hanya berfokus pada tindak pidana korupsi ditambah 6 tindak pidana lainnya, yaitu:

  1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
  3. Tindak pidana penyelundupan manusia.
  4. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  5. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
  6. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Dengan komposisi tersebut, kejahatan sektoral—termasuk tindak pidana perpajakan—tidak lagi masuk dalam mekanisme perampasan aset khusus milik undang-undang ini.

Mengapa Pidana Pajak dan Illicit Enrichment Dikeluarkan?

Pemangkasan ruang lingkup ini bukan tanpa alasan. Ada tiga pertimbangan mendasar yang melatarbelakangi keputusan DPR dan pemerintah:

  • Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan (Abuse of Power): Karena UU Perampasan Aset memberi wewenang besar kepada aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas aset tanpa menunggu vonis pidana, cakupan yang terlalu lebar dinilai rawan disalahgunakan. Membatasi jenis tindak pidana menjadi langkah mitigasi agar hukum tidak dipakai secara sewenang-wenang.
  • Selaras dengan Standar Internasional (UNCAC): Pembatasan ini mengacu pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang merancang instrumen perampasan aset secara khusus untuk memberantas korupsi dan kejahatan terorganisasi serius.
  • Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum: Legislator menilai masukan publik soal potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perlu diakomodasi. Prinsip kehati-hatian yang sama juga membuat klausul illicit enrichment (peningkatan kekayaan secara tidak sah tanpa kaitan langsung dengan tindak pidana asal) turut gugur dari naskah final UU ini.

Bagi dunia usaha, tidak masuknya tindak pidana pajak serta gugurnya klausul illicit enrichment memberi ruang napas terkait kepastian hukum. Kekhawatiran bahwa sengketa administrasi atau perbedaan interpretasi pajak bisa berujung pada perampasan aset secara sepihak pun dapat diredam.

Pidana Pajak Dicoret, Apakah Wajib Pajak Bisa “Santai”?

Jawabannya tegas: tidak.

Keluarnya tindak pidana perpajakan dari UU Perampasan Aset sama sekali bukan bentuk pelonggaran, apalagi pembiaran terhadap pelanggaran pajak. Penegakan hukum di bidang perpajakan tetap berjalan penuh melalui rezim hukumnya sendiri (lex specialis), yakni Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta seluruh aturan turunannya.

Poin Penting untuk Pelaku Usaha:

Hukum pajak Indonesia menganut asas ultimum remedium—sanksi pidana ditempatkan sebagai jalan terakhir. Fokus utamanya adalah pemulihan penerimaan negara melalui pembinaan, pengawasan, dan penagihan administratif. Namun, bukan berarti DJP tidak punya “gigi” untuk menindak tegas pelanggar pajak.

Meski tidak memakai payung UU Perampasan Aset, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memiliki kewenangan hukum yang kuat, antara lain:

  • Pengawasan dan Pemeriksaan: Termasuk penerbitan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pelaporan SPT dengan data aset maupun transaksi usaha.
  • Penagihan Pajak Aktif: Jika utang pajak tidak dilunasi, DJP berwenang menerbitkan Surat Paksa, memblokir rekening bank, menyita aset Wajib Pajak, mencegah bepergian ke luar negeri, hingga penyanderaan (gijzeling).
  • Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan: Untuk pelanggaran berat yang disengaja—seperti menerbitkan faktur pajak fiktif atau menggelapkan pajak—pelaku tetap dapat dijerat pidana penjara sekaligus denda berlipat ganda dari nilai pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Disahkannya UU Perampasan Aset tanpa memasukkan tindak pidana perpajakan menjadi sinyal positif bagi iklim kepastian hukum di Indonesia. Di satu sisi, negara memperkuat taringnya dalam memburu harta hasil korupsi, terorisme, hingga penipuan digital berskala besar. Di sisi lain, urusan perpajakan tetap dikembalikan pada koridor hukum pajak yang mengedepankan kepatuhan dan pemulihan penerimaan negara.

Meski demikian, dengan sistem pengawasan DJP yang semakin terintegrasi dan berbasis data, strategi terbaik bagi setiap pengusaha tetap sama: kelola pembukuan secara rapi, laporkan pajak secara akurat, dan selesaikan setiap imbauan atau potensi sengketa pajak sedini mungkin.

Butuh pendampingan untuk memastikan kepatuhan pajak bisnis Anda tetap aman dan bebas risiko?

Tim konsultan pajak profesional Bisapajak.id siap membantu Sobat Bijak mulai dari konsultasi perpajakan rutin, pendampingan penyusunan tanggapan SP2DK, hingga perencanaan pajak (tax planning) yang legal dan efisien untuk PT maupun CV Anda. Hubungi Bisapajak.id sekarang untuk berdiskusi lebih lanjut!

Bila Anda kesulitan mengurus pajak pribadi maupun usaha, biar tim Bisa Pajak yang hitung, setor, dan laporkan pajak. Anda dapat jadwalkan konsultasi pajak online gratis atau langsung chat admin konsultan pajak kami sekarang! Untuk informasi lebih lanjut tentang perpajakan bisa langsung menghubungi Hotline kami di 0858-8336-6001

|Wajib Pajak Badan Siap-Siap Gigit Jari! Aturan Baru 2027 Resmi Hapus Fasilitas PPh Final UMKM untuk PT & CV, Ini Dampak Negatifnya!

Pastikan pula untuk selalu update dengan informasi terbaru seputar dunia perpajakan di Indonesia melalui berbagai media sosial kami

Leave a Reply