Pemerintah Republik Indonesia secara resmi membocorkan kejutan besar dalam paket kebijakan fiskal dan stimulus ekonomi mendatang. Salah satu kabar paling menggembirakan bagi jutaan pekerja di Indonesia adalah rencana penaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Kebijakan ini digadang-gadang siap mendongkrak pendapatan bersih (take-home pay) masyarakat secara signifikan. Namun, di balik kabar manis ini, terdapat sejumlah syarat dan fakta teknis yang membuat publik terhenyak.
Rahasia Kebijakan: Kenaikan PTKP dan PPh 21 DTP untuk Gaji s.d. Rp10 Juta
Dalam paparan resminya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah merancang berbagai paket stimulus guna memperkuat daya beli kelas menengah dan menstimulasi roda perekonomian nasional.
- Perluasan Insentif PPh 21 DTP: Pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan dari seluruh sektor usaha—tidak lagi terbatas pada industri tertentu—akan mendapatkan pembebasan pemotongan PPh 21 karena ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Kebijakan ini diperkirakan bakal menyasar hingga 7,5 juta pekerja di Indonesia.
- Kenaikan Ambang Batas PTKP: Pemerintah merencanakan penyesuaian batas PTKP yang telah bertahan sejak 2016 (Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan). Mengingat akumulasi inflasi dan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), proyeksi nilai ideal PTKP baru diusulkan berada di angka Rp71 juta per tahun (sekitar Rp5,9 juta per bulan).
“Syarat Bikin Syok”: Tidak Langsung Berlaku per 1 Januari!
Bagi pekerja yang menduga aturan ini otomatis dinikmati tepat saat membuka lembaran baru tahun tersebut, pengumuman pemerintah memberikan kenyataan berbeda. Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa aturan penyesuaian PTKP baru ini tidak akan langsung berlaku pada 1 Januari.
“Pembahasannya belum selesai dan ini [PTKP] tidak akan diberlakukan di Januari, mungkin setelah Januari baru kita akan berlakukan,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta.
Pemerintah masih melakukan evaluasi intensif bersama Kementerian Keuangan untuk menentukan apakah skema baru ini baru akan diterapkan di pertengahan tahun berjalan atau menyesuaikan momen penetapan upah minimum baru. Pemberlakuan di tengah tahun berjalan ini pun memicu perhatian tim pengoperasian payroll perusahaan dan sistem Coretax DJP terkait potensi risiko penyesuaian perhitungan kurang bayar/lebih bayar pajak.
9 Stimulus Ekonomi Utama yang Disiapkan Pemerintah
Selain reformasi di sektor PPh 21 dan PTKP, pemerintah menyiapkan paket insentif ekonomi komprehensif lainnya yang dirancang berjalan sepanjang tahun:
- PPh 21 DTP Seluruh Sektor: Pembebasan pemotongan pajak bagi pekerja bergaji di atas PTKP hingga Rp10 juta per bulan.
- Kenaikan Batas PTKP: Penyesuaian ambang batas pajak berdasarkan inflasi dan kenaikan UMK.
- Insentif PPN DTP Perumahan: Pembebasan PPN 100% atas pembelian rumah baru dengan harga jual hingga Rp2 miliar.
- KPR Bersubsidi MBT: Program KPR dengan suku bunga tetap 6% khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) untuk kepemilikan rumah pertama.
- Program Magang Nasional: Kuota 150.000 peserta untuk pencari kerja dan lulusan baru yang dilengkapi uang saku, jaminan sosial (JKK/JKM), sertifikat, dan pembebasan PPh 21 DTP.
- Program Vokasi Nasional: Pelatihan peningkatan keterampilan (upskilling) nasional bagi 300.000 peserta dengan total alokasi anggaran Rp5,68 triliun bersama program magang.
- Diskon Iuran Jaminan Sosial (BPU): Potongan iuran sebesar 50% untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).
- Tambahan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Penguatan jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terkena PHK.
- Penyesuaian Pajak Emas & Perak: Revisi pembebasan PPN emas batangan kadar 99,9% serta pemberian insentif PPN perak untuk mendukung penguatan industri perhiasan dalam negeri.
Pisau Bermata Dua: Manfaat vs Risiko Fiskal
Kebijakan ini menghadirkan dampak ganda bagi perekonomian nasional:
Sisi Positif:
- Peningkatan Disposable Income: Potongan pajak yang berkurang membuat gaji yang dibawa pulang meningkat utuh, membantu daya beli masyarakat terbebas dari tekanan inflasi.
- Dorongan Konsumsi Ritel & Perumahan: Alokasi anggaran rumah tangga yang meningkat diprediksi menggerakkan sektor ritel, UMKM, manufaktur, hingga properti.
Sisi Negatif / Risiko Ekonomi:
- Ancaman Pengikisan APBN: Paket insentif yang membutuhkan alokasi besar (diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah) berisiko mengikis penerimaan PPh Orang Pribadi dan memperlebar defisit anggaran negara.
- Potensi Misalokasi & Kerumitan Administrasi: Penyesuaian di pertengahan tahun memicu tantangan teknis bagi bagian payroll perusahaan, serta membutuhkan pengawasan ketat agar tidak terjadi insentif salah sasaran di tingkat korporasi.
Langkah Antisipasi Wajib Pajak & Perusahaan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan praktisi perpajakan mengingatkan seluruh Wajib Pajak serta pemberi kerja untuk tetap melakukan langkah-langkah persiapan:
- Tetap Gunakan Acuan Lama: Sebelum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) resmi diundangkan, perhitungan dan pemotongan PPh 21 tetap memakai acuan PTKP Rp54 juta per tahun.
- Pantau Regulasi Turunan: Hindari mengubah konfigurasi sistem penggajian perusahaan sebelum Surat Edaran atau PMK teknis diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
Pembaruan Sistem Coretax: Memastikan tim finansial dan payroll siap mengonfigurasi ulang parameter pajak saat aturan baru disahkan
Bila Anda kesulitan mengurus pajak pribadi maupun usaha, biar tim Bisa Pajak yang hitung, setor, dan laporkan pajak. Anda dapat jadwalkan konsultasi pajak online gratis atau langsung chat admin konsultan pajak kami sekarang! Untuk informasi lebih lanjut tentang perpajakan bisa langsung menghubungi Hotline kami di 0858-8336-6001
|Update Aturan Pajak Terbaru Oktober 2026: Untung Rugi dan Dampaknya bagi Wajib Pajak
Pastikan pula untuk selalu update dengan informasi terbaru seputar dunia perpajakan di Indonesia melalui berbagai media sosial kami