Pemberi kerja yang membeli mobil dan kemudian mobil tersebut dibeli oleh pegawainya dengan cara diangsur tidak termasuk ke dalam natura melainkan hanyalah transaksi utang piutang antara pemberi kerja dan pegawai.
Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023, Car Ownership Program atau sejenisnya bukanlah imbalan berbentuk natura.
Imbalan berbentuk natura dalam PP 55/2022 adalah imbalan berbentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi ke penerima.
Oleh karena itu, mobil tersebut baru dapat dikategorikan sebagai natura jika pemberi kerja mengalihkan kepemilikan mobil dari pemberi kepada penerima atau pegawainya tanpa ada transaksi jual-beli.
Di dalam PMK 66/2023 terdapat batasan untuk natura fasilitas kendaraan yang dikecualikan dari objek PPh, yaitu:
- Pegawai tersebut tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja
- Pegawai penerima fasilitas kendaraan harus memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000/pegawai setiap bulan dari pemberi kerja
Apabila ada salah satu dari kedua persyaratan ini yang tidak dipenuhi, maka fasilitas kendaraan tersebut adalah objek PPh dan harus dikenakan pemotongan pajak oleh pemberi kerja.
- Awas Terjebak Sanksi Mutlak! Kebijakan Pajak PMK 71/2026 Resmi Terbit, 3 Denda Ini Tak Bisa Diampuni Lagi!
- AWAS! DJP Sudah Terbitkan 539 Ribu SP2DK, Bisa Dikirim Lewat 5 Saluran Ini. Wajib Pajak Jangan Sampai Terlewat!
- Awas! PT yang Belum Lapor Tahunan Siap-Siap Diblokir: Cek Aturan Baru AHU & Dampaknya bagi Wajib Pajak
- Seller Shopee Wajib Tahu! Mulai November 2026, Faktur Pajak Diterbitkan Bertahap, Ini 3 Biaya yang Tercakup!
- Awas! Penghapusan Sanksi Pajak 100% Jadi Modus Penipuan, DJP Ingatkan Wajib Pajak Jangan Asal Klik!