Bagi pelaku usaha, memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI bukan sekadar menentukan kode administratif saat mengurus legalitas bisnis. KBLI memiliki peran penting karena menjadi salah satu dasar dalam menentukan jenis kegiatan usaha, tingkat risiko, serta perizinan yang perlu dipenuhi melalui sistem Online Single Submission atau OSS.
Karena itu, kesalahan dalam memilih KBLI sebaiknya tidak dianggap sepele. Jika kode yang tercantum dalam dokumen perusahaan dan OSS tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan, perusahaan dapat menghadapi persoalan kepatuhan dan perizinan.
KBLI Menentukan Arah Perizinan Usaha
Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, KBLI menjadi salah satu rujukan untuk menentukan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
Melalui KBLI, dapat ditentukan antara lain:
- tingkat risiko kegiatan usaha;
- jenis perizinan yang dibutuhkan;
- persyaratan usaha yang harus dipenuhi;
- ketentuan sektoral yang berlaku; dan
- pada kegiatan tertentu, ketentuan mengenai nilai minimum investasi.
Artinya, memilih KBLI hanya karena nama atau judulnya terlihat sesuai dengan bisnis belum tentu cukup.
Pelaku usaha perlu memastikan bahwa ruang lingkup kegiatan dalam KBLI tersebut benar-benar mencerminkan aktivitas usaha yang dijalankan.
Kesalahan pada tahap ini dapat membuat perusahaan salah memahami kewajiban perizinan yang seharusnya dipenuhi.
Ketidaksesuaian KBLI Bisa Menimbulkan Masalah
Persoalan muncul ketika terdapat perbedaan antara KBLI yang terdaftar, izin yang dimiliki, dan aktivitas usaha yang sebenarnya dilakukan.
Ketidaksesuaian tersebut dapat menjadi masalah kepatuhan dan berpotensi menimbulkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam kondisi tertentu, penanganannya dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberian peringatan, penerapan sanksi administratif, hingga pencabutan izin apabila pelanggaran tidak diselesaikan sesuai kewajiban yang ditetapkan.
Selain risiko sanksi, perbedaan data juga dapat menyulitkan perusahaan ketika mengurus administrasi atau perizinan lainnya.
Hal ini menjadi semakin penting karena sistem OSS telah terhubung dengan berbagai kementerian, lembaga, dan instansi terkait. Data usaha yang tidak selaras dapat memunculkan kendala ketika perusahaan melakukan pengembangan usaha, perubahan kegiatan, atau pengurusan izin lanjutan.
KBLI Lama Perlu Diperiksa Kembali
Penerapan KBLI 2025 juga menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk mengevaluasi kembali kode kegiatan usaha yang digunakan.
Perusahaan yang masih menggunakan KBLI lama perlu memastikan apakah kode tersebut masih sesuai atau membutuhkan penyesuaian.
Pelaku usaha yang masih menggunakan KBLI 2017, misalnya, perlu memperhatikan kebutuhan penyesuaian. Sementara itu, KBLI 2020 dapat dikonversikan ke KBLI 2025 melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem OSS.
Namun, proses penyesuaian sebaiknya tidak sekadar mengganti kode lama menjadi kode baru.
Perusahaan juga perlu mengecek apakah terdapat perubahan substansi dalam klasifikasi kegiatan, seperti:
- pemecahan satu kegiatan usaha menjadi beberapa klasifikasi;
- penggabungan beberapa kegiatan;
- perubahan ruang lingkup atau cakupan kegiatan; atau
- perubahan persyaratan perizinan.
Perubahan seperti ini dapat memengaruhi kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan.
Jangan Hanya Membaca Judul KBLI
Salah satu kesalahan yang dapat terjadi adalah memilih KBLI hanya berdasarkan judul yang terlihat paling mendekati bidang usaha.
Padahal, nama KBLI belum tentu menggambarkan seluruh ruang lingkup kegiatan yang tercakup di dalamnya.
Sebelum menentukan kode, pelaku usaha perlu membaca dan memahami beberapa bagian penting, mulai dari judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, tingkat risiko, persyaratan usaha, hingga izin yang dibutuhkan.
Contohnya, dua jenis kegiatan usaha mungkin terlihat serupa secara umum, tetapi mempunyai karakter kegiatan, risiko, dan persyaratan izin yang berbeda.
Karena itu, yang perlu dibandingkan bukan hanya nama KBLI, tetapi juga kegiatan yang benar-benar dilakukan perusahaan sehari-hari.
Apabila ruang lingkup KBLI sudah tidak sesuai dengan aktivitas bisnis yang dijalankan, perusahaan perlu mengevaluasi apakah cukup melakukan penyesuaian pada OSS atau juga diperlukan perubahan pada dokumen perusahaan, termasuk akta apabila memang relevan.
Lakukan Review Sebelum Menjadi Masalah
Pelaku usaha sebaiknya melakukan pemeriksaan KBLI secara berkala, terutama ketika mendirikan perusahaan, menambah lini bisnis baru, melakukan ekspansi, atau menyesuaikan data dengan KBLI terbaru.
Beberapa hal yang dapat diperiksa antara lain:
1. Cocokkan KBLI dengan kegiatan usaha nyata
Pastikan kode yang tercantum benar-benar menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan, bukan hanya kegiatan yang dahulu direncanakan.
2. Baca ruang lingkup KBLI secara lengkap
Jangan hanya terpaku pada judul. Pelajari deskripsi dan batasan kegiatan yang terdapat dalam klasifikasi tersebut.
3. Periksa tingkat risiko dan persyaratan
Setiap kegiatan dapat memiliki tingkat risiko dan kewajiban perizinan yang berbeda.
4. Pastikan data antara akta dan OSS selaras
Ketidaksesuaian dokumen dapat menimbulkan persoalan ketika perusahaan melakukan perubahan atau mengurus izin tambahan.
5. Lakukan gap analysis terhadap izin yang dimiliki
Periksa apakah seluruh izin yang dipersyaratkan sudah tersedia atau masih terdapat dokumen yang perlu dipenuhi.
6. Periksa apakah NIB sudah mencukupi
Bergantung pada tingkat risiko dan jenis kegiatan, perusahaan mungkin tidak cukup hanya memiliki NIB. Dalam kegiatan tertentu dapat diperlukan Sertifikat Standar atau perizinan tambahan lainnya.
KBLI Bukan Sekadar Nomor
KBLI merupakan salah satu fondasi dalam sistem legalitas dan perizinan usaha. Karena itu, memilih kode yang tepat bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bagian dari menjaga kepatuhan bisnis.
Ketidaksesuaian antara KBLI, kegiatan usaha, dan perizinan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, mulai dari hambatan administrasi sampai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi perusahaan yang masih menggunakan KBLI lama atau telah mengalami perubahan kegiatan usaha, sekarang menjadi waktu yang tepat untuk melakukan pengecekan kembali.
Jangan memilih KBLI hanya karena namanya terlihat cocok. Pastikan ruang lingkupnya benar-benar sesuai dengan aktivitas bisnis yang dijalankan dan perizinan yang dibutuhkan.
Dengan KBLI yang tepat, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dengan struktur perizinan yang lebih sesuai dan mengurangi risiko persoalan kepatuhan di kemudian hari.
Bila Anda kesulitan mengurus pajak pribadi maupun usaha, biar tim Bisa Pajak yang hitung, setor, dan laporkan pajak. Anda dapat jadwalkan konsultasi pajak online gratis atau langsung chat admin konsultan pajak kami sekarang! Untuk informasi lebih lanjut tentang perpajakan bisa langsung menghubungi Hotline kami di 0858-8336-6001
Pastikan pula untuk selalu update dengan informasi terbaru seputar dunia perpajakan di Indonesia melalui berbagai media sosial kami