DJP mengimbau agar masyarakat tidak memberikan pemberian dalam bentuk apa pun kepada pegawai DJP. Ini dikarenakan setiap pemberian yang diterima termasuk gratifikasi.
Baca juga: Penerapan Single Identification Number (SIN) di Indonesia
Himbauan tidak memberikan pemberian
Himbauan ini terdapat di media sosial milik DJP yang berbunyi, “Bantu kami dengan tidak memberikan hadiah atau pemberian uang/barang termasuk bingkisan parsel/hamper dan sejenisnya yang dapat diindiikasikan sebagai gratifikasi ilegal atau suap”.
Larangan tersebut menjadi komitmen DJP atas antigratifikasi. Walaupun dengan maksud sebagai tanda terima kasih atau hamper hari raya, hadiah atau barang yang diterima tersebut dapat diindikasikan sebagai gratifikasi atau suap.
Dengan tidak memberikan gratifikasi ilegal, masyarakat sudah ikut mendukung DJP menjadi institusi yang berintegritas, bersih, dan transparan.
Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan pelanggaran disiplin melalui email kode.etik@pajak.go.id.
Baca juga: Penjual Kembang Api Harus Melaporkan Pajak Penghasilannya
Kemenkeu juga menyediakan aplikasi Whistleblowing System (Wise). Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan adanya pelanggaran di lingkungan Kemenkeu. Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui wise.kemenkeu.go.id atau hotline 134.
Peraturan PNS dilarang menerima pemberian
Pemerintah telah mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam PP 94/2021. Salah satu ketentuannya adalah, PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
Apabila ada PNS yang melanggar maka dapat dijatuhkan hukuman disiplin berat. Berikut pelanggaran yang dapat diterima:
- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
- Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
Jika Anda membutuhkan konsultasi seputar perpajakan, silakan hubungi kami melalui WhatsApp atau email kami. Perpajakan kini lebih mudah dengan Bisa Pajak.
Anda juga bisa mendapatkan informasi terbaru seputar perpajakan di media sosial kami:
- AWAS! DJP Sudah Terbitkan 539 Ribu SP2DK, Bisa Dikirim Lewat 5 Saluran Ini. Wajib Pajak Jangan Sampai Terlewat!
- Awas! PT yang Belum Lapor Tahunan Siap-Siap Diblokir: Cek Aturan Baru AHU & Dampaknya bagi Wajib Pajak
- Seller Shopee Wajib Tahu! Mulai November 2026, Faktur Pajak Diterbitkan Bertahap, Ini 3 Biaya yang Tercakup!
- Awas! Penghapusan Sanksi Pajak 100% Jadi Modus Penipuan, DJP Ingatkan Wajib Pajak Jangan Asal Klik!
- Kena Sanksi Pajak dalam SKP? Bisa Dikurangi atau Dihapus! Simak Syarat dan Ketentuannya