Cara Daftar Wajib Pajak Non-Efektif, Lengkap!

Pemerintah memang mewajibkan setiap Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan pajak atas penghasilan ke negara. Namun, tidak semua Wajib Pajak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Untuk itu, pemerintah mengecualikan kewajiban tersebut bagi Wajib Pajak yang tidak mampu. Akan tetapi, mereka harus terdaftar sebagai Wajib Pajak non-efektif.

Lantas, bagaimana cara daftar Wajib Pajak non-efektif? Simak penjelasan lengkapnya dalam pembahasan berikut ini!

Syarat pengajuan Wajib Pajak non-efektif

Seperti dalam penjelasan di atas, pemerintah memperbolehkan Wajib Pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan jika memang tidak mampu secara ekonomi.

Namun, hal ini tidak lantas membuat semua Wajib Pajak dapat mengubah statusnya menjadi non-efektif.

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 menyebutkan bahwa penetapan status non-efektif dilakukan jika Wajib Pajak memenuhi kriteria berikut:

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
Wajib Pajak orang pribadi dalam poin ke-2 yang memiliki NPWP sebagai syarat administratif guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan
Wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang terbukti menjadi subjek pajak luar negeri dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan
Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak selama 2 tahun berturut-turut
Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP
Wajib Pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan
Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas kegiatan membangun sendiri
Instansi pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP
Wajib Pajak selain poin-poin di atas yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP

Selain poin-poin di atas, UMKM yang omzetnya masih di bawah Rp500 juta juga dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak non-efektif.